BATAM HARI INI -- Pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai belum maksimal melayani kesehatan gratis kepada masyarakat. Pihak rumah sakit swasta mengaku kebingungan dengan pemberlakuan BJPS itu karena dana klaim BPJS cukup rendah.
Direktur RS Budi Kemuliaan, dr Dindin, mengatakan program BPJS tidak lebih baik dari program Askes dan Jamsostek, khususnya bagi rumah sakit swasta. “Kami menilai great (tingkatan)-nya turun dari yang sebelumnya,” ungkap Dindin, saat ditemui di sela-sela ulang tahun YKB ke 32, di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Mukakuning, siang tadi (11/1).
Dijelaskan Dindin, banyak yang belum sesuai antara pihak BPJS dengan pihak rumah sakit swasta, khususnya biaya klem perobatan dan kriteria penyakit yang harus ditangai di PPK 1 atau rumah sakit rujukan seperti RSBK.Terkait biaya klem ungkap Dindin, biayanya lebih rendah dari program sebelumnya. Tidak hanya mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit tetapi juga pada pelayanan pada pasien. “Dalam BPJS semua obat yang dipakai merupakan obat generik. Sedangkan tak semua orang yang sesuai dengan obat itu. Contohnya, obat deman tidak satu ada bermacam-macam. Karena dalam BPJS obatnya yang dianjurkan misalnya A, ya terpaksa diberikan obat A. Obat yang dulunya masih ditanggung sekarang tak ditanggung lagi.
Dulu, dalam penyakit-penyakit tertentu dokter bisa meresepkan dalam satu bulan. Sekarang tak bisa lagi karena klem kecil itu, rumah sakit bisa rugi. Dulu biaya diagnosa beda dengan biaya obat, sekarang satu paket yang nilainya lebih kecil,” jelas Dindin.
Tidak itu saja Dindin menyebutkan ada 144 golongan penyakit yang tak boleh langsung berobat ke PPK 1. Dan itu hingga saat ini masih menjadi perdebatan. “Contohnya mencret tengah malam dan pasien mengatakan sudah mencret tiga kali atau lima kali, dia tak bisa langsung ke rumah sakit, harus mencari klinik dulu. Karena sifatnya menurut BPJS tak emergency,” Dindin mencontohkan lagi.
Persoalan itu diakui Hardi Hood anggota DPD RI yang membidangi bagian kesehatan. Menurutnya persoalan itu akan dibenahi secara bertahap nanti.”Misalnya untuk 144 jenis penyakit yang tak bisa langsung dirujuk. Memang ada beberapa diantaranya yang harus bisa dirujuk, tapi bagaimanapun ini aturan pemerintah, jadi kita dukung saja. Perubahan dan penyesuaian akan menyusul. Percobaan enam bulan pertama ini nanti akan tahu mana-mana saja yang haru diubah atau disesuaikan,” ujar Hardi.
Pada dasarnya, Hardi berpendapat, BJPS sebenarnya bagus untuk kedepannya. Namun sebagai pemula yang butuh penyesuaian memang dirasakan berbeda.”Program seperti ini, sebenarnya kita terlambat dengan Negara lain. Ini sudah baik. Pertama memang harus merasakan fariabel yang tak sesuai. Tapikan kedepannya akan dievaluasi dan dibantu Jamkesda untuk kalangan tak mampu,” ujar Hardi. (eja)
@
Tagged @ Berita Batam.
Tagged @ Kesehatan
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten