BATAM HARI INI - Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Batam yang terbukti bekerja sama dengan pihak-pihak pelansir solar bersubsidi, batal disegel.
PT Pertamina berasalan, penyegelan justeru akan menimbulkan masalah baru karena bakal muncul komplain dari masyarakat.
"Kalau disegel, maka akibatnya berdampak kepada masyarakat. Misalnya, seharusnya dekat dari rumah masyarakat, jadi jauh saat masyarakat akan membeli minyak," kata Sales Executive Retail XII Pertamina Kepri, Teuku Desky Arifin dalam rapat bersama Forum Komunikasi Piminan Daerah (FKPD) di ruang pertemuan lantai IV Kantor Walikota Batam, terkait kelangkaan dan maraknya penyelewengan solar bersubsidi, Rabu (22/1).
Meski demikian, kata Desky, dua SPBU itu yakni, SPBU milik PT Cakrawala Petrol Internasional yang berada di samping Harbour Bay, Batuampar dan SPBU milik PT Ismadi Salam di jalan lintas Bandara Hang Nadim, tetap akan mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan Pertamina berupa teguran keras dan pembinaan serta memberikan training kepada operator masing-masing SPBU.
"Kami memberikan teguran seperti itu kepada dua SPBU, karena dilihat dari kebutuhan masyarakat," katanya.
Di tempat yang sama, walikota Batam, Rudi SE pun mendukung kalau dua SPBU yang bermasalah tersebut tidak disegel yang membuatnya tidak beroperasional selama satu sampai dua bulan. Kata Rudi, hal itu setelah menimbang kondisi masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak.
"Kalau kedua SPBU itu ditutup, maka akan menjadi polemik ke kami, karena ditakutkan masyarakat komplain. Artinya (kalau disegel) masyarakat tidak dilayani (oleh SPBU) untuk membeli minyak," kata Rudi.
Menurut Rudi, selama ini pihak Pertamina memiliki kebijakan yang cukup bagus dalam hal mengatasi kelangkaan BBM di Batam. Khusus untuk solar bersubsidi, Rudi berjanji akan melakukan pengecekan ke kawasan-kawasan industri untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan yang ada memakai solar subsidi.
"Kami juga berencana akan sidak ke kawasan industri shipyard," ucapnya.
Terkait tidak disegelnya dua SPBU yang bermasalah, Dandim 0316/Batam, Letkol Arh Harvin Kidingallo juga bisa memahami. Dia bahkan menegaskan agar SPBU yang ada dan bermasalah tidak ditutup melainkan dilakukan pembinaan.
"Kalau ditutup, masyarakat juga yang repot karena bisa susah mendapatkan BBM," katanya.
CCTV di SPBU
Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya penyelewengan terhadap solar bersubsidi, PT Pertamina akan memasang closed circuit television (CCTV) di setiap SPBU di Kota Batam. CCTV itu bahkan akan dikoneksikan langsung ke website Pertamina sehingga lebih mudah dikontrol dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
"Kalau bisa, di setiap SPBU ada CCTV yang langsung terkoneksi ke web Pertamina. Agar ketahuan siapa saja yang melansir solar di SPBU," kata Teuku Desky Arifin.
Selain itu, Pertamina juga akan mewacanakan jam operasional untuk pengisian BBM khususnya jenis solar di setiap SPBU. Artinya, saat Pertamina akan mengisi ke depot-depot SPBU, bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan.
"Kalau kami melakukan secara serentak tidak mungkin, karena keterbatasan mobil tangki. Selain itu costnya juga tinggi. Untuk itu, kami akan mengupayakan mobil tangki yang lebih besar kapasitasnya, agar bisa langsung mengisi sekaligus dua depot. Dan ini juga dilihat jarak tempuh antara Pertamina dan depot," kata Desky.
Dia mengaku, Pertamina sudah melakukan segala upaya untuk meminimalisirkan penyelewengan solar. Namun, pola yang paling efektif dilakukan ialah merazia setiap SPBU. Untuk itu, pihaknya akan rutin untuk melakukan razia.
Adapun kesimpulan hasil rapat FKPD kemarin, terdapat empat poin kesepakatan antara Pemerintah Kota Batam, PT Pertamina dan pengusaha SPBU. Yaitu, pertama, menggelar razia gabungan yang diback-up penuh oleh aparat (polri/TNI). Kedua, perlu pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi berdasarkan surat edaran Walikota Batam.
Poin ketiga, dilakukan pemasangan CCTV di seluruh SPBU di Kota Batam yang nantinya akan diupayakan terkoneksi ke website Pertamina. Kesepatakan terakhir adalah, perlunya melakukan uji kir terhadap mobil-mobil pelansir.
Di akhir pertemuan, Wakil Walikota Batam, juga minta Pertamina agar memberikan jadwal pengisian BBM ke SPBU kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, agar pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengontrolan.
Kesewenangan Aparat
Sementara itu, dugaan adanya keterlibatan oknum aparat baik dari Polri maupun TNI dalam aktivitas pelansiran solar juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pengusaha SPBU menceritakan bahwa tempat usaha mereka kerap mendapat perlakukan sewenang-wenang dari aparat.
Satria, perwakilan salah satu SPBU menuturkan, selama ini, masalah pelansiran solar tak bisa dihentikan lantaran banyaknya oknum yang sewenang-wenang untuk membeli solar. Kata dia, selama ini, SPBU sudah menjalankan fungsinya sudah jelas. Namun, masalahnya, banyak aparat yang melakukan penindakan karena tidak dilayani untuk membeli solar.
"Petugas kami sudah melakukan penolakan bagi mobil yang membeli sampai dua kali. Tetapi, operator kami mendapatkan tindakan tegas dari oknum tersebut. Karena itu, kami meminta kepada semua aparat dan Pemko Batam untuk mengawasi bawahannya," katanya.
Menanggapi hal itu, Dandim 0316 Batam, Letkol arh Harvin Kidingallo menegaskan, pihaknya tidak ada hubungannya dengan BBM. Namun demikian, jika memang ada oknum aparat khususnya TNI AD, maka ia akan memberikan tindakan tegas.
Kata dia, pihak SPBU tidak perlu takut menegakkan aturan atau menolak ada yang mengaku oknum aparat untuk membeli solar secara paksa. Semestinya, fungsi kontrol yang dilakukan oleh pihak SPBU harus dijalankan.
Dandim menjelaskan, tim intelejennya sudah disebarkan di Kota Batam, banyak karena mendapatkan informasi ada pelansir solar yang mengatasnamakan oknum aparat atau oknum aparat yang membekingi.
"Banyak yang bilang aparat sewenang-wenang, saya tertantang untuk itu. Apabila benar ada perlakuan kasar semacam itu, bisa langsung hubungi kami dan akan langsung kami tertibkan," tegasnya.
"Sekali lagi saya siap memback-up dan apabila ada oknum aparat yang bermain serta berpilaku kasar. Silakan langsung menghubungi saya, namun harus ada bukti nyata jangan hanya ada katanya-katanya. Jangan ada ketakutan dengan aparat. Minta kartu tanda anggotanya," kata Harvin.(hk/par/byu)
@
Tagged @ Batam Hari Esok
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten