BATAM HARI INI -- Sejumlah Fraksi di DPRD Batam, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menolak rencana kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) yang direncanakan PT PLN melalui Walikota Batam ke DPRD Batam.
Mewakili Fraksi PKB yang duduk di Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak secara tegas menolak rencanakan kenaikan TLB tersebut. Menurut dia, rencana kenaikan tarif listrik adalah kebijakan yang keliru.
" Ini kekeliruan, karena kondisi masyarakat lagi terdesak secara ekonomi dengan semua harga-harga pada naik," ungkap Jefry, Minggu (19/1).
Menurut dia, PLN dan Pemko Batam harus mengkaji lebih jauh lagi rencana kenaikan tersebut. Pasalnya, selain dapat menyengsarakan masyarakat, juga dinilai mengganggu iklim investasi karena bisa menyebabkan biaya operasional yang tinggi.
Penolakan sama juga disampaikan perwakilan Fraksi Hanura di Komisi III DPRD Batam, Muhammad Musofa. Menurut dia, kenaikan TLB bisa melukai perasaan masyarakat terutama buruh yang baru saja mendapatkan kenaikan UMK.
" Apa artinya UMK, kalau tarif listrik juga naik, ini jutru bisa jadi bumerang," tegas anggota Komisi yang menjadi mitra PT PLN Batam ini.
Menurut dia, ada baiknya dilakukan kajian mendalam terhadap rencana kenaikan TLB tersebut. "Jangan terkesan terburu-buru, karena ini bisa fatal," katanya.
Dihubungi secara terpisah, perwakilan Fraksi PAN di Komisi III DPRD Batam, Edwar Brando mengatakan sebelum bicara tarif, ada baiknya harus dikaji dulu apa yang mendasari rencana kenaikan tersebut.
" Ini menyangkut hajat orang banyak, kita harus benar-benar mengkajinya secara mendalam, dan saat ini bukan waktu yang tepat," katanya.
Secara pribadi dan fraksi, ia mengaku tidak alergi dengan rencana penyesuaian atau apalah istilahnya, tapi harus disesuaikan waktunya. " Jangan sampai nanti kajian energi, justru jadi kajian politik," ungkapnya.
Karenanya, secara tersirat ketiga fraksi ini mengharapkan agar draf rencana kenaikan TLB yang diusulkan ke DPRD Batam, sebaiknya dikembalikan saja dulu. "Saya minta draf itu dikembalikan lagi ke Pemko," tegas Edwar.
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan yang dijumpai disela-sela acara pembukaan rangkaian Imlek di Nagoya, Sabtu Malam (18/1) mengakui telah mengirimkan draft Perwako rencana kenaikan TLB itu, hanya saja ia sendiri tidak tahu sudah sejauhmana pembahasannya.
" Sudah dikirim, tapi saya tak tau sudah sampai dimana draft itu," kata Dahlan.
Lebih jauh disampaikan orang nomor satu Batam ini, bahwa rencana kenaikan TLB tersebut diusulkan oleh PT PLN ke Pemko Batam, kemudian oleh Pemko dibuatkan draft Perwako yang diteruskan ke DPRD Batam untuk dibahas dan disetujui.
Namun dari informasi yang dihimpun koran ini, sampai detik ini, draft tersebut belum sampai di komisi komisi III DPRD Batam. Hal itu berdasarkan pengakuan mayoritas anggota komisi III dan mereka juga mengaku belum pernah membahas persoalan rencana TLB itu.
" Yang pasti kita belum pernah diajak duduk bersama membahas TLB itu, kalaupun ada pembahasan itu berarti diam-diam dan tidak sah," pungkas Jefry. (Haluan Kepri / ays)
@
Tagged @ Berita Batam.
Tagged @ DPRD Batam
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten