Layani Pembuatan SKTM, Kantor Camat Dan Lurah Tetap Buka Hari Sabtu

Kantor Camat Nongsa

BATAM HARI INI  - Untuk mempermudah masyarakat tidak mampu mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mudah mendapatkan kartu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), maka kantor Camat dan Lurah se-Kota Batam akan tetap buka pada hari Sabtu.

" Masa transisi ini dilakukan paling lama 3 bulan. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh Camat dan Lurah, agar tetap buka pada hari Sabtu untuk melayani pembuatan SKTM ke BPJS, " kata Wakil Walikota Batam Rudi saat ditemui, Jumat (10/1).

Ini tujuannya, lanjut Rudi, apabila ada masyarakat tidak mampu yang sakit pada hari Sabtu dan tidak memiliki kartu BPJS, tidak mendapat kesulitan saat berobat ke rumah sakit. Karena itu, Rudi mengimbau seluruh masyarakat Kota Batam, dapat mengurus kepesertaannya di BPJS sebelum sakit.

" Ngurusnya tidak sulit. Persyaratannya cuma KTP dan KK. Cuma itu aja. Setelah itu mengisi form. Dalam form itu harus ada no kartu penduduk (NIK), KK dan tempat tinggal," ucapnya.

Ia mengatakan, teknisnya masyarakat yang memegang kartu SKTM akan diberikan penjelasan oleh pihak rumah sakit bagaimana agar bisa terdaftar sebagai peserta BPJS. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak mampu tetap bisa berobat menggunakan SKTM, selama masih mengurus BPJS.

"Teknisnya dimana dia berobat, disitu (pihak rumah sakit) akan dijelaskan, bagaimana bisa mengurus BPJSnya itu. Artinya SKTM masih dikeluarkan sampai proses pendaftarannya ini betul-betul sudah clear 100 persen, "jelasnya.

Tiga Rumah Sakit

Rudi mengungkapkan, bahwa rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kota (Pemko) Batam untuk pasien SKTM wajib dilayani. Saat ini, ada 3 rumah sakit yang menjadi rujukan Pemko Batam diantaranya, RSUD Embung Fatimah, RS Budi Kemuliaan dan RS  Camatha Sahidya Panbil.

"Karena masa transisi, siap tidak siap ya harus siap. Saya juga sudah menyampaikan kepada bapak Fahrurozi (Kepala BPJS), tidak boleh libur pada hari Sabtu. Jadi Sabtu tetap masuk kecuali tanggal merah, "paparnya.

Rudi juga menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi apabila ada rumah sakit yang ditunjuk tidak melayani masyarakat tidak mampu.

"Ini sudah kebijakan pemerintah. Kalau tidak dijalani, tentu ada (sanksinya). Kita sudah komit dengan rumah sakit ini. Tapi kita minta masyarakat untuk melengkapi ini (persyaratan menjadi peserta BPJS). Ini khusus yang tidak mampu. Kalau yang Jamsostek sudah jalan, "punkasnya. (byu)

Sholeh Binaga Ginting @ 10.57

• Facebook
• Twitter
• Google+
• Pinterest
• StumbleUpon
• Delicious
• LinkedIn
• Reddit