 |
| APBDP Batam Diketok Rp 2,213 Triliun |
BATAM HARI INI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 2,213 triliun. Nilai ini ditetapkan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (17/7).
Wakil Ketua III DPRD Batam, Aris Hardy Halim saat membacakan laporan Badan Anggaran mengatakan dari sisi pendapatan naik menjadi Rp 1,949 triliun dari target semula di APBD murni senilai Rp 1,827 triliun. Kenaikan tercatat sebesar Rp 121,569 miliar atau 6,65 persen dari target pendapatan di APBD murni.
“Beberapa sumber penerimaan PAD yang mengalami perubahan saat pembahasan yaitu retribusi izin mendirikan bangunan darin semula Rp 10 miliar menjadi Rp 11 miliar. Lalu BPHTB berubah menjadi Rp 180 miliar dari semula Rp 170 miliar,” papar Aris.
Perubahan lain terjadi pada dana perimbangan, karena terdapat dua sumber penerimaan baru. Yaitu dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 8,4 miliar. Dan dana bagi hasil pajak rokok dari provinsi Kepri senilai Rp 13,374 miliar.
Namun di lain sisi terdapat beberapa sumber pendapatan yang mengalami penurunan, yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dari semula Rp 18,752 miliar menjadi Rp 3,812 miliar. Serta dividen bagian laba Pemko pada BUP yang semula ditargetkan Rp 4,896 miliar tidak bisa direalisasikan tahun ini.
Total belanja pun mengalami kenaikan seperti pendapatan. Pada APBD murni, total belanja ditargetkan sebesar Rp 1,952 triliun, naik menjadi Rp 2,168 triliun. Terjadi peningkatan sebesar Rp 215,216 miliar atau 11,02 persen.
Perubahan terjadi pada pos belanja tidak langsung, yang semula Rp 657,228 miliar menjadi Rp 721,299 miliar atau naik 33,28 persen dari total belanja. Adapun kenaikan cukup signifikan terjadi pada belanja hibah dari Rp 7,719 miliar menjadi Rp 29,855 miliar. Dan belanja bantuan sosial dari Rp 4,443 miliar menjadi Rp 41,140 miliar.
“Kenaikannya ini luar biasa, sampai 825 persen,” kata Aris.
Sementara di pos belanja langsung naik dari semula Rp 1,295 triliun menjadi Rp 1,446 triliun, atau naik 66,05 persen dari total belanja. Dan dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan berubah menjadi Rp 264,837 miliar dari Rp 130,750 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berubah dari Rp 5,227 miliar menjadi Rp 45,668 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan paling besar yaitu penyertaan modal ke Bank Riau Kepri senilai Rp 42,940 miliar.
“Di sini terjadi defisit Rp 219,168 miliar, dan akan ditutupi dari silpa APBD 2013 sebesar Rp 258 miliar,” katanya.
Adapun pada laporan ini, Badan Anggaran menyoroti beberapa hal. Pertama menyoroti tingkat kehadiran kepala SKPD yang dinilai sangat kurang. Kedua, ada anggaran yang pada APBDP merupakan anggaran untuk penggunaan kembali kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu terkait try out dan UN di Dinas Pendidikan. Menurut Aris usulan Rp 1 miliar terlalu besar dan tidak rasional, sehingga tetap menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan di APBD murni sebesar Rp 300 juta.
“Kami juga menyoroti jumlah penduduk miskin di Batam, sampai 96 ribu, 8 persen. Masih di atas angka nasional 6 persen. Kami minta validasi data orang miskin. Data BPS 2011 36.000 penduduk miskin, kenapa sekarang jadi 96.000. Ini kami kaget Pak (Walikota). Berarti APBD yang besar ini tidak menyentuh masyarakat miskin,” katanya.
Sorotan lainnya yaitu terkait tingginya angka pergeseran penambahan anggaran di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. DKP menganggarkan belanja modal yang cukup besar tahun ini. Banggar berharap pengadaan yang cukup besar, dalam waktu 5 bulan ini, harus dijaga jangan sampai menyalahi prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan berharap setelah APBDP ini diketok, jajarannya di SKPD dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi, dengan mempedomani aturan yang berlaku
@
Tagged @ Berita Batam.
Tagged @ DPRD Batam
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten