BATAM HARI INI - Naiknya tarif listrik yang terjadi sepanjang Juli 2014 telah mendorong terjadinya inflasi di Kota Batam. Sejak awal Juli hingga hari ke-23, hasil survei Bank Indonesia dan Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam untuk semua kebutuhan, telah mencatat terjadi inflasi 0,4-0,5 persen. Angka tersebut berpotensi bertambah yang diperkirakan mencapai 0,7 persen sepanjang Juli ini.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka Putra yang juga Wakil Pengarah TPID Kota Batam dan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, usai rapat dengan seluruh anggota TPID Kota Batam di Restaurant Pondok Gurih Batam Centre, Rabu (23/7). Acara tersebut turut dihadiri Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Kepri Kris S Triwinarsis, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syuzairi yang juga sekretaris TPID Kota Batam, Wakil Ketua TPID Kota Batam sekaligus Deputi Bank Indonesia Provinsi Kepri Minot Purwahono, perwakilan Disperindag Kota Batam, dan BPS Kota Batam.
"Sampai saat ini, hasil survei kami angka inflasi sekitar 0,4-0,5 persen. Mudah-mudahan tidak sampai 1 persen, perkiraan kami di angka 0,7 persen," papar Gusti.
Dikatakan Gusti, inflasi didorong karena terjadi perubahan harga, di antaranya sewa rumah, beras kualitas medium, emas perhiasan, daging ayam, minyak goreng, upah pembantu, rokok putih. Di samping itu, transportasi, sandang, perlengkapan sekolah turut mendorong terjadinya inflasi.
Sementara, turunnya harga sejumlah produk hortikultura dan ikan-ikanan telah menahan inflasi, seperti turunnya harga kangkung, cabai merah, sotong, kacang panjang, kepiting, lele, kakap merah dan cumi.
Operasi pasar dan pasar murah yang digelar di sejumlah tempat oleh Pemko Batam sepanjang Ramadhan, dinilai turut membantu menahan laju inflasi.
Gusti menyampaikan, terdapat sejumlah rekomendasi dari TPID untuk mengatasi permasalahan inflasi ke depan. Pertama, permasalahan kepemilikan aset pasar induk untuk segera terselesaikan, dan hal ini perlu digesa ke Kementerian Keuangan. Hal ini sangat penting, karena untuk menekan harga pasar, pemerintah memerlukan pasar sendiri. "Jika terealisasi (pasar pemerintah), pengendalian harga akan lebih baik," ujar Gusti.
Syuzairi menambahkan, ia telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK UKM) untuk mendata jumlah pasar swasta yang ada di Batam, di samping juga mendata distributor kebutuhan pokok, sehingga ke depan pemerintah bisa mendapatkan data riil agar bisa memantau pergerakan harga lebih kongkrit lagi.
Kedua, TPID mendorong terjadinya kerjasama antar daerah, sebagaimana yang telah disepakati oleh TPID Nasional agar dilakukan kerjasama antar daerah. Dalam hal ini, kerjasama antar daerah di Provinsi Kepri harus semakin diperkuat, karenanya kini telah terbentuk 7 TPID kabupaten dan kota serta provinsi, minus Anambas. Dengan adanya tim TPID ini nantinya, akan lebih mudah diketahui tingkat kebutuhan produk, sebut Gusti.
Syuzairi menambahkan di Kota Batam diusulkan terdapat BUMD yang khusus menangani bahan pokok, sehingga pemerintah memiliki alat untuk mengontrol pergerakkan harga. Dalam hal ini, BUMD juga harus didorong memiliki kapal sendiri, sehingga dalam mengangkut kebutuhan pokok lebih lancar.
"Saya berharap, dengan adanya BUMD yang memiliki kapal sendiri dan menangani bahan pokok, pergerakkan oknum-oknum yang selama ini bermain akan lebih terminimalisir, masyarakat akan merasakan harga yang seharusnya," ujar mantan Kepala Dinas Sosial ini.
Usulan ketiga, conectivitas, di mana hingga kini kebutuhan pokok di Batam dan Kepri didatangkan dari daerah yang cukup jauh dari provinsi ini, yakni Jawa, sehingga biaya distribusi juga tinggi. Karena itu, TPID mendorong terjadinya kerjasama dengan daerah yang berdekatan dengan Provinsi Kepri, seperti Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Namun, untuk akses ke daerah-daerah tersebut terhambat karena ketersediaan transportasi yang terbatas.
"Selama ini kebutuhan kita datangkan dari Jawa, rata-rata dalam proses pengiriman barang ke sini mencapai 21 hari, kecuali menggunakan jasa Pelni. Tetapi jumlahnya terbatas," ujar Gusti.
Atas dasar itulah, tambah Syuzairi, ia mengusulkan BUMD di masing-masing daerah memiliki kapal tersendiri. Hal ini dinilai sangat penting dalam mengatasi masa-masa inflasi tinggi di Batam, seperti saat musim Utara dan Ramadhan yang selalu terjadi inflasi.(ana/sutiadi)
Sebagaimana disampaikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka Putra yang juga Wakil Pengarah TPID Kota Batam dan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, usai rapat dengan seluruh anggota TPID Kota Batam di Restaurant Pondok Gurih Batam Centre, Rabu (23/7). Acara tersebut turut dihadiri Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Kepri Kris S Triwinarsis, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syuzairi yang juga sekretaris TPID Kota Batam, Wakil Ketua TPID Kota Batam sekaligus Deputi Bank Indonesia Provinsi Kepri Minot Purwahono, perwakilan Disperindag Kota Batam, dan BPS Kota Batam.
"Sampai saat ini, hasil survei kami angka inflasi sekitar 0,4-0,5 persen. Mudah-mudahan tidak sampai 1 persen, perkiraan kami di angka 0,7 persen," papar Gusti.
Dikatakan Gusti, inflasi didorong karena terjadi perubahan harga, di antaranya sewa rumah, beras kualitas medium, emas perhiasan, daging ayam, minyak goreng, upah pembantu, rokok putih. Di samping itu, transportasi, sandang, perlengkapan sekolah turut mendorong terjadinya inflasi.
Sementara, turunnya harga sejumlah produk hortikultura dan ikan-ikanan telah menahan inflasi, seperti turunnya harga kangkung, cabai merah, sotong, kacang panjang, kepiting, lele, kakap merah dan cumi.
Operasi pasar dan pasar murah yang digelar di sejumlah tempat oleh Pemko Batam sepanjang Ramadhan, dinilai turut membantu menahan laju inflasi.
Gusti menyampaikan, terdapat sejumlah rekomendasi dari TPID untuk mengatasi permasalahan inflasi ke depan. Pertama, permasalahan kepemilikan aset pasar induk untuk segera terselesaikan, dan hal ini perlu digesa ke Kementerian Keuangan. Hal ini sangat penting, karena untuk menekan harga pasar, pemerintah memerlukan pasar sendiri. "Jika terealisasi (pasar pemerintah), pengendalian harga akan lebih baik," ujar Gusti.
Syuzairi menambahkan, ia telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK UKM) untuk mendata jumlah pasar swasta yang ada di Batam, di samping juga mendata distributor kebutuhan pokok, sehingga ke depan pemerintah bisa mendapatkan data riil agar bisa memantau pergerakan harga lebih kongkrit lagi.
Kedua, TPID mendorong terjadinya kerjasama antar daerah, sebagaimana yang telah disepakati oleh TPID Nasional agar dilakukan kerjasama antar daerah. Dalam hal ini, kerjasama antar daerah di Provinsi Kepri harus semakin diperkuat, karenanya kini telah terbentuk 7 TPID kabupaten dan kota serta provinsi, minus Anambas. Dengan adanya tim TPID ini nantinya, akan lebih mudah diketahui tingkat kebutuhan produk, sebut Gusti.
Syuzairi menambahkan di Kota Batam diusulkan terdapat BUMD yang khusus menangani bahan pokok, sehingga pemerintah memiliki alat untuk mengontrol pergerakkan harga. Dalam hal ini, BUMD juga harus didorong memiliki kapal sendiri, sehingga dalam mengangkut kebutuhan pokok lebih lancar.
"Saya berharap, dengan adanya BUMD yang memiliki kapal sendiri dan menangani bahan pokok, pergerakkan oknum-oknum yang selama ini bermain akan lebih terminimalisir, masyarakat akan merasakan harga yang seharusnya," ujar mantan Kepala Dinas Sosial ini.
Usulan ketiga, conectivitas, di mana hingga kini kebutuhan pokok di Batam dan Kepri didatangkan dari daerah yang cukup jauh dari provinsi ini, yakni Jawa, sehingga biaya distribusi juga tinggi. Karena itu, TPID mendorong terjadinya kerjasama dengan daerah yang berdekatan dengan Provinsi Kepri, seperti Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Namun, untuk akses ke daerah-daerah tersebut terhambat karena ketersediaan transportasi yang terbatas.
"Selama ini kebutuhan kita datangkan dari Jawa, rata-rata dalam proses pengiriman barang ke sini mencapai 21 hari, kecuali menggunakan jasa Pelni. Tetapi jumlahnya terbatas," ujar Gusti.
Atas dasar itulah, tambah Syuzairi, ia mengusulkan BUMD di masing-masing daerah memiliki kapal tersendiri. Hal ini dinilai sangat penting dalam mengatasi masa-masa inflasi tinggi di Batam, seperti saat musim Utara dan Ramadhan yang selalu terjadi inflasi.(ana/sutiadi)
@
Tagged @ PLN Batam
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten