BATAM HARI INI - Bank Indonesia (BI) Kepri memuji kinerja Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam dalam menangani inflasi di wilayah Kepri dan Kota Batam khususnya. BI mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah berhasil menekan laju inflasi, yakni pada level 8,3 persen.
"Di tengah meningkatnya berbagai tantangan prekonomian di 2013, tingkat inflasi yang diperkirakan akan mencapai dua digit, ternyata bisa dijaga pada level 8,3 persen. Di Kepri, inflasi kita memang lebih baik dari nasional. Penanganan TPID saya nilai tepat sasaran. BI berharap, kegiatan TPID dapat terus menjaga inflasi di Kepri tetap rendah," ujar Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Razial Eka Putra saat buka puasa bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kepri, di Batam, Jumat (18/7) lalu.
Menurut Gusti, salah satu peran penting Pemda dengan TPID-nya, yakni merumuskan masalah stabilitas harga dalam menghadapi tantangan inflasi tahun ini, telah berjalan secara baik dan memberikan dampak luar biasa.
Karenanya, penanganan Inflasi diharapkan dapat menjadi fokus dari pemerintah daerah. Sebab, salah satu komponen penetapan angka besaran upah adalah faktor inflasi.
"Jika inflasi terlalu tinggi, maka angka upah minimum akan ikut naik. Hal inilah yang menjadi fakta krusial setiap tahunnya," urainya.
Selain masalah Inflasi, BI berharap Pemerintah Provinsi Kepri dapat menggenjot angka pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepri. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Kepri setengahnya disumbang dari sektor konsumsi.
Padahal, Kepri diberi insentif oleh pemerintah pusat lewat kawasan perdagangan bebas.
Untuk triwulan pertama 2014, sambung Gusti, laju pertumbuhan ekonomi Kepri berada di angka 5,2 persen. Jika di bedah, penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi dengan sumbangan sebesar 51 persen.
Selanjutnya, investasi menyumbang 38 persen dan net eksport menyumbang 28 persen untuk angka pertumbuhan ekonomi.
"Ini menjadi tantangan kita. Apalagi saat ini Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan," ujar Gusti.
BI berharap Free Trade Zone (FTZ) yang berlaku di tiga kabupaten dan kota di Kepri (Batam, Bintan dan Karimun), dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri yang ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sehingga defisit transaksi berjalan nasional dapat dipangkas lewat perdagangan yang terjadi di Kepri.
"Ke depan, kita harus mereformasi hal ini. Agar nantinya FTZ ini dapat menarik investasi dan menaikkan net eksport kita," paparnya.
Salah satu caranya adalah dengan mencoba memperbanyak kandungan lokal dalam setiap barang-barang yang diproduksi di Kepri.
"Net ekspor kita kurang maksimal karena mayoritas material barang-barang yang di produksi di sini merupakan barang-barang impor. Tantangannya, adalah bagaimana kita bisa membuat raw material yang lokal. Sehingga, nantinya ada peningkatan nilai tambah. Hal ini perlu, agar defisit transaksi berjalan nasional bisa dikurangi dari Kepri," harap Gusti.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan bahwa saat ini Pemprov Kepri terus menjaga angka inflasi di Kepri. TPID yang ada saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengontrol angka inflasi.
Apalagi, menjelang lebaran dan akhir tahun nanti, biasanya akan terjadi peningkatan kebutuhan.
"Tren ini harus kita jaga terus. Sehingga, kestabilan harga akan tetap berlangsung disini," tutur Soerya. (r/and)
@
Tagged @ Perbankan
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten