 |
| STOP BLACK CAMPAIGN |
NASIONAL - Pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menilai maraknya kampanye hitam (black campagn) menjelang Pilpres 9 Juli 2014 ini membuktikan bahwa tak ada lagi ketulusan dan keteladanan dalam berpolitik dan berdemokrasi untuk memilih pemimpin negara. Sehingga proses politik yang dilakukan cenderung pragmatis dengan target hanya untuk menang, menang, dan tidak siap kalah.
"Kampanye hitam itu bagian dari pencitraan, karenanya tampilnya capres akan dinilai dari gestur, penampilan, gaya berbicara, ungkapan bahasanya dan sebagainya,. Tapi, ada kebohongan publik karena citranya berlebihan dan melampaui kemampuanya sendiri,†tegas Firdaus Muhammad dalam dialektika demokrasi ‘Pengaruh Kampanye Hitam terhadap Pemilih' bersama Ahmad Yani (Tim Prabowo-Hatta), dan Peompida Hidayatullah (Tim Jokowi-JK) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Kenapa kampanye hitam diungkap? Kata Firdaus, juga agar capres setelah terpilih tidak terlihat lagi keburukannya. Hanya saja tidak boleh berlebihan, karena bisa melahirkan konflik. Apalagi hanya ada dua capres yang saling berhadap-hadapan. "Yang paling berbahaya kampanye hitam itu akan merugikan rakyat, karena tidak berdasarkan data-data dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak jelas juga pelakunya," ujarnya.
Selain itu kampanye hitam itu menurut Firdaus, bisa dilakukan oleh kelompok sendiri atau lawan politik. "Seakan-akan Prabowo menyerang Jokowi, dan sebaliknya. Semua itu hanya untuk menaikkan elektabilitas. Kalau rakyat di kota sudah rasional sehingga tidak terpengaruh. Tapi, di daerah, rakyat belum rasional maka mengakibatkan emosional dan mengancam terjadinya konflik," tambahnya.
Karena itu lanjut Firdaus, pemilu ini berlangsung secara emosional, sedangkan visi misi tak menyentuh rakyat. Seperti tol laut, kartu pintar dan sehat, kebocoran anggaran negara semuanya tidak mendidik, karena tanpa didasarkan pada identifikasi masalah yang terjadi di tengah rakyat.
"Itu akibat politik ini terlalu banyak melibatkan orang. Bahkan akademisi dan PNS yang seharusnya netral malah menjadi tim sukses. Begitu juga TNI/Polri. Padahal, keterlibatan mereka itu akan menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Apalagi rahasia negara terbongkar oleh orang-orang yang seharusnya menjaga rahasia negara," pungkasnya.
Editor: Dodo/Batamtoday
@
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten