informasi berita layaknya sebuah koran yang ada di batam

Tak Lulus Tes Di Negeri, Ngadu Ke Dewan

Anak Tak Terima di Sekolah Negeri, Wali Murid Ngadu ke Dewan
BATAM HARI INI - Belasan wali murid beserta anak usia sekolah yang terancam gagal melanjutkan sekolah, mendatangi gedung DPRD Batam, Selasa (8/7) siang.
Mereka datang untuk mengadukan nasibnya ke anggota dewan, setelah anaknya tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Mereka protes, karena tinggal di daerah Bengkong tapi ternyata anaknya tidak dapat diterima di SMPN 30 Bengkong Sadai.

" Kami tinggal di Bengkong, tapi anak saya tidak diterima di SMPN 30, kemana lagi kami harus menyekolahkan anak kami," ujar Arifin, di depan ruang Komisi I DPRD Batam, kemarin. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa anaknya Lulus dari SD 09 dan mendapat Rayon SMPN 30 Bengkong Sadai. Tapi ternyata anaknya tidak terakomodir dalam penerimaan PPDB secara on line karena nilai anaknya 7,543, sementara nilai yang paling rendah diterima 7,567.

" Okelah kita tidak masuk di on line, tapi mana kebijakan bina lingkungan 20 persen itu," tegasnya.   

Menurut dia,  seharusnya pihak sekolah lebih memprioritaskan murid-murid yang tinggal di Bengkong, bukan malah meluluskan anak-anak dari kecamatan lain.

Kekesalan senada juga disampaikan Yuli, wali murid yang anaknya juga gagal masuk ke SMPN 10, bahwa informasi yang diterima sebelumnya sekolah tersebut akan menerima 7 lokal pada penerimaan tahun ini, tapi ternyata hanya 165 orang yang diterima secara on line.

" Katanya mau terima 7 lokal, tapi ini hanya 165 siswa yang diterima secara on line, terus sisanya mana," ungkapnya. 

Sebagai orang susah, lanjut Yuli, ia ingin menyekolahkan anaknya di SMPN 30 karena dekat dari rumahnya. Tapi kenyataannya berkata lain, dan saat ini ia bingung mau sekolahkan dimana anaknya tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Nuryanto yang ditemui para wali murid, mengaku kecewa dengan sistem rayon yang saat ini diberlakukan Dinas Pendidikan (Disdik), terlebih lagi dengan sistem on line.

Pasalnya, banyak anak-anak lulus sekolah tidak dapat diterima karena nilainya tidak mencukupi. Sementara jatah bina lingkungan 20 persen tersebut sampai saat ini tidak jelas alokasinya.

" Kita kecewa, banyak anak-anak terancam tidak bisa sekolah karena sistemnya tidak mencerdaskan," ungkap Nuryanto kesal.

Yang lebih membuat ia kecewa, ia ingin meminta konfirmasi atas kondisi tersebut, tapi nomor telepon pihak sekolah tidak ada yang aktif.

" Kita minta perhatian pihak sekolah, manfaatkan 20 persen itu benar-benar pada peruntukannya," pungkas politisi PDIP ini. (hk/ays)



@



1 komentar - Skip ke Kotak Komentar

Anonim mengatakan...

Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Tauchid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL.alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Tauchid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya sudah keluar, Wassalamu Alaikum Wr Wr

Posting Komentar - Kembali ke Konten

Tak Lulus Tes Di Negeri, Ngadu Ke Dewan