informasi berita layaknya sebuah koran yang ada di batam

DPRD Batam Minta PPDB Dievaluasi

Suasana Rapat di DPRD Kota Batam silam
BATAM HARI INI  - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di sejumlah sekolah negeri di Batam banyak yang bermasalah dan membingungkan. Kondisi ini dikeluhkan para orang tua calon siswa saat mendaftarkan anaknya.  
Seperti yang dialami Johanes, calon siswa baru SMU 3 Batam, kemarin. Nilainya yang ditampil secara online tak sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMP.  

Ia mencontohkan, nilai mata pelajaran Bahasa Ingris. Berdasarkan SKHU nilainya 9,2 namun di PPDB Online berubah menjadi 5,2. Demikian juga nilai Matematika berubah dari 8 menjadi 6,1. 

Akibat perubahan itu ia tak diterima di sekolah itu. Padahal, berdasar nilai di SKHU, ia yakin bisa diterima di SMU 3. 

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMUN 3 Batam, Midianto mengakui PPDB online yang dilaksanakan sekarang belum maksimal. Masih ada yang perlu diperbaiki, mulai dari struktur, pelayanan dan servernya. Sehingga, kesalahan mencantumkan nilai dari 9 menjadi 5 tidak terjadi lagi.

Yos Pinosa, orang calon siswa SMA 3 lainnya menambahkan, sistem rayon sepertinya tak berlaku di SMA 3 karena rayon untuk SMA 1 mendaftar di rayon SMA 3 juga diterima. Sedikitnya ada 34 calon siswa SMA 3 yang seharusnya mendaftar di rayon SMA 1, mendaftar di rayon SMA 3. 

" Ini sudah tidak betul. Katanya sistem rayonisasi, kok calon siswa yang seharusnya mendaftar di rayon SMA 1 , bisa diterima di rayon SMA 3. Dimana pengawasan Dinas Pendidikan Kota Batam soal ini. Kalau begini hapuskan saja, sistem rayonisasi itu, membingunkan, " katanya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloloho mengaku kecewa dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tidak hanya itu, ia juga menenggarai PPDB banyak kecurangan. Yang lebih mengecewakan lagi, ketika PPDB tidak mengutamakan anak-anak kurang mampu. 

" Sistem PPDB tidak pro pada anak-anak kurang mampu," ungkap politisi PDIP yang ditemui, Selasa (1/7).

Udin menambahkan, seharusnya sekolah negeri mengutamakan anak yang kurang mampu. Tapi kenyataannya orang mampu juga berebut masuk sekolah negeri, mana haknya anak kurang mampu. 

Kebijakan porsi 20 persen untuk bina lingkungan, lanjut Udin, juga seringkali disalahgunakan. Tidak hanya jatah 20 persen yang dicaplok, tetapi terkadang sekolah memaksakan menumpuk siswa dalam satu lokal.

" Bukan mengutamakan anak sekitar, tapi terkadang diperjual belikan. Karenanya kedepan dibalik 80 persen untuk bina lingkungan," terang Udin.

Dengan berbagai carut-marut tersebut, Udin mendesak agar pelaksanaan PPDB segera dievaluasi. Sehingga tidak lagi menjadi kekisruhan setiap tahun.

Desakan senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Nuryanto. Ia mengatakan, pelaksanaan PPDB tidak mencerminkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Ssekolah hanya memberikan tempat bagi anak-anak yang cerdas. Sementara anak-anak yang nilainya kurang tidak tertampung, dengan alasan ada perengkingan," katanya. 

Lalu pertanyaan kritis muncul, ungkap Udin, untuk mencerdaskan anak-anak kurang cerdas menjadi tanggungjawab siapa? Karenanya kedepan harus dievaluasi, karena setiap tahun tambah amburadul.

"Tidak bisa didiamkan, harus dievaluasi agar tidak semakin amburadul," pungkas Nuryanto. 

Antre Sejak Subuh

Sementara itu di SMP 30, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya terpaksa harus rela antre shubuh dinihari untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Saat ini di sekolah tersebut tercatat sudah 460 orang tua yang mendaftarkan anaknya. 

" Kami antre sejak shubuh agar dapat nomor pendaftaran," ujar Desi warga perumahan PKJ Bengkong Sadai yang ditemui, Selasa (1/7) pagi.

Desi, mengakan anaknya mendapat nomor antrian 217, lalu ada empat ruangan disediakan untuk memasukan formulir pendaftaran, warna merah untuk perempuan, sedangkan warna biru untuk lelaki. Setiap ruang ada tiga guru sekolah yang mendampingi orang tua mengisi formulir.

Panitia PPDB SMPN 30 Bengkong mengatakan, pendaftaran penerimaan siswa baru dilaksanakn mulai tanggal 1 sampai 4 Juli 2014. Saat ini sudah hampir 460 siswa yang mendaftar. " Selama berjalan lancar dan tidak ada masalah. Tahun ini, SMP 30 menerima 7 lokal, " katanya. (hk/ays/cw94/cw81)



@



1 komentar - Skip ke Kotak Komentar

Anonim mengatakan...

Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Tauchid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL.alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Tauchid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya sudah keluar, Wassalamu Alaikum Wr Wr

Posting Komentar - Kembali ke Konten

DPRD Batam Minta PPDB Dievaluasi