 |
| Walikota Batam |
BATAM HARI INI - Wakil Walikota Batam, Rudi mengingatkan seluruh Camat dan Lurah agar tertib administrasi. Terutama tertib adiministrasi dalam hal penggunaan uang. Karena pemeriksaan hukum berawal dari situ.
Hal ini disampaikan Rudi saat membuka Bimbingan Teknis bagi Camat dan Lurah se-Kota Batam tahun 2014 di Hotel Vista, Kamis (24/4).
"Tertib administrasi dalam penggunaan uang negara itu paling penting. Karena pemeriksaan hukum bisa bermula dari situ. Tak ada lagi sistem 'pake dulu'. Tak boleh sistem gitu-gitu lagi, "kata Rudi di hadapan 12 Camat dan 64 Lurah se-Batam.
Selain itu, ia juga berpesan agar camat dan lurah menjaga lingkungannya, termasuk dari pedagang kecil yang tidak pada tempatnya. Contohnya di kawasan Tos 3000 Jodoh yang saat ini memenuhi jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan.
Begitu juga terhadap pedagang makanan yang biasa memakai trotoar di malam hari yang terdapat hampir seluruh wilayah Kota Batam. Menurut Rudi, ini terjadi karena adanya pembiaran, mulai dari satu penjual lalu berlanjut hingga ramai.
" Semua harus dijaga dari awal. Begitu ada satu, langsung ditertibkan. Itulah tugas lurah dan camat, jangan tunggu ada masalah baru bergerak. Dicegah sebelum banyak, bukan cuma yang jualan saja dan ini sangat penting diperhatikan, agar Batam lebih tertib, "ujar Rudi.
Selain itu, dia juga meminta para lurah untuk segera menyelesaikan verifikasi data penerima bantuan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga bisa secepat mungkin diselesaikan dan nama-namanya dituangkan dalam surat keterangan.
" Kalau bisa minggu depan SK-nya sudah terbit, supaya masyarakat miskin tak menunggu lama lagi, "kata Rudi.
Ketua Panitia Bimtek, Mardanis mengatakan, bimbingan teknis ini merupakan agenda tahunan. Bimtek dijadikan sebagai wadah yang tepat dan strategis bagi camat-lurah untuk bertukar pikiran.
Selain itu juga dapat meningkatkan wawasan camat-lurah dalam menjalankan pemerintahan di wilayahnya. " Maksud dan tujuan bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan dalam rangka optimalisasi tentang pelayanan Paten dan persiapan kelurahan menjadi SKPD, "tuturnya.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan dua hari tersebut antara lain M Rahayuningsih dan La Ode Burchama dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri. Juga hadir Doli Boniara, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri.
Pada kesempatan itu, juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Walikota nomor 39 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. (hk/byu)
@
Tagged @ Walikota
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten