 |
| Ahmad Dahlan "Ketua DPC Demokrat Kota Batam |
BATAM HARI INI - Rekomendasi Ketua DPC Partai Demokrat Batam Ahmad Dahlan dan Sekretarisnya Rudi yang meminta dilakukan Pemilu ulang terkait carut marutnya perlaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Batam mendapat kecaman dari berbagai kalangan.
Kecaman itu tidak hanya datang dari internal partai besutan SBY tersebut, tetapi juga dari aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Batam.
Fungsionaris Partai Demokrat Batam, yang juga Ketua Laskar Rajawali Demokrat, Aksa Halatu secara lantang mengatakan, rekomendasi Ketua DPC Demokrat tidak menggambar sikap seorang tokoh. Dengan munculnya rekomendasi itu, keduanya bisa dianggap sebagai provokator.
" Keduanya sama juga provokator, dan mempermalukan partai. Mereka itu bak memancing di air keruh," kesal Aksa yang ditemui di Batam Centre, Senin (5/5).
Menurut dia, teriakan keduanya sudah terlambat, karena menurutnya kalau merasa partai dizholimi, harusnya teriak dari awal, bukan setelah pesta selesai dan merasa tersudut. " Kenapa baru teriak, apa karena jagoannya tak lolos," terangnya.
Menurut dia, tanggungjawab untuk membuat Pemilu yang jujur, adil dan independent ada pada keduanya sebagai pimpinan wilayah. Dan itu, harus dikomunikasikan dari awal ke seluruh penyelenggara, bukan malah didiamkan.
" Jangankan mengatur secara luas, internal saja berantakan karena saksi Demokrat sendiri bermasalah," terangnya.
Kecaman senada datang dari tokoh LSM di Batam, Parlaungan Siregar. Ia berpendapat Demokrat tidak berhitung sebagai partai penguasa, apalagi pelaksanaan Pemilu butuh dana yang tak sedikit.
" Demokrat harusnya legowo, jangan korbankan keuangan daerah, karena tidak ada kejadian memaksa," ungkap pria yang juga dikenal sebagai presiden Nato didampingi oleh Sabaruddin dan Jerry Macan.
Menurut dia, suka atau tidak suka, pahit ataupun manis, partai penguasa harus berbesar hati karena pelaksanaan Pemilu sudah berlalu dan pemenang sudah ditentukan.
"Jangan menciptakan konflik di tengah suhu politik yang memanas," imbuhnya.
Apalagi, menurut dia, gugatan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi, sama juga dengan menggugat amanah yang sudah diberikan masyarakat. Atas rekomendasi blunder tersebut, baik Aksa maupun Aliansi LSM mendesak agar kedua tokoh tersebut mengundurkan diri, dan menyerahkan pucuk pimpinan partai ke yang lebih kompeten. Sehingga pelaksanaan pemerintahan kedepan berjalan lancar dan jauh dari kepentingan parpol. (ays)
@
Tagged @ Berita Batam.
Tagged @ Politik.
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten