BATAM HARI INI - Pemecatan atau penonaktifan komisioner KPU Batam oleh KPU Kepri atas koordinasi dan supervisi dari KPU Pusat, diharapkan dapat dilanjutkan ke rana pidana. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan dapat menyeret para (mantan) komisioner KPU Batam itu ke muka hukum, menyusul laporan sejumlah caleg DPRD Kota Batam yang merasa suaranya 'dikanibal'.
Nampak Silangit, aktivis mahasiswa di Batam, menilai ketidak profesinalan KPU Batam tak cukup hanya dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran tahapan pemilu. Bawaslu dan KPU Kepri juga harus melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan KPU Batam.
"Tak cukup pelanggaran kode etik, harus ditindaklanjuti juga masalah tindak pidana. Kita berharap ini menjadi pintu masuk DKPP dan penegak hukum membongkar mafia pemilu di Batam," kata pria yang merupakan aktivis keterbukaan informasi publik itu, Rabu (30/4/2014) sore.
Nampat menilai, molornya pelaksaan pleno rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS sampai tingkat KPU di Batam, sebagai pertanda adanya ketidakberesan atau pelanggaran. Bahkan, terbukti hasil perolehan suara yang diplenokan di PPS dan PPK menjadi berubah setelah diplenokan oleh KPU Batam.
"Harusnya pleno tingkat KPU itu meluruskan atau membenahi hasil pleno PPS dan PPK. Yang terjadi di Batam, bermasalah setelah sampai di KPU. Ini sudah masuk ke rana pidana, karena mencederai citra pemilu yang adil, bersih dan jujur," ungkapnya.
Lebih lanjut Nampak mengatakan, DKPP juga harus memproses Panwaslu Batam dan jajarannya. Sebab, kisruh Pemilu Legislatif di Batam akibat lemahnya pengawasan yang mereka lakukan. Kericuhan juga terjadi akibat Panwaslu tak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat maupun caleg terkait dugaan pelanggaran pemilu yang mereka terima.
"Saya lihat kisruh pemilu di Batam bukan hanya tanggungjawab KPU semata, lembaga pengawas dalam hal ini Panwaslu Batam juga punya andil besar," katanya.
Dari sudut pandang berbeda, kata Nampak, pemecatan komisioner KPU Batam bisa jadi sebagai modus untuk menutupi semua keburukan dan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Batam.
"Harapan kita pemecatan itu bukan menjadi cara melindungi mafia pemilu di Batam. Semoga aja menjadi pintu masuk membongkar semua pelanggaran pemilu," sebut dia.
Editor: Redaksi/Batamtoday
Nampak Silangit, aktivis mahasiswa di Batam, menilai ketidak profesinalan KPU Batam tak cukup hanya dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran tahapan pemilu. Bawaslu dan KPU Kepri juga harus melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan KPU Batam.
"Tak cukup pelanggaran kode etik, harus ditindaklanjuti juga masalah tindak pidana. Kita berharap ini menjadi pintu masuk DKPP dan penegak hukum membongkar mafia pemilu di Batam," kata pria yang merupakan aktivis keterbukaan informasi publik itu, Rabu (30/4/2014) sore.
Nampat menilai, molornya pelaksaan pleno rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS sampai tingkat KPU di Batam, sebagai pertanda adanya ketidakberesan atau pelanggaran. Bahkan, terbukti hasil perolehan suara yang diplenokan di PPS dan PPK menjadi berubah setelah diplenokan oleh KPU Batam.
"Harusnya pleno tingkat KPU itu meluruskan atau membenahi hasil pleno PPS dan PPK. Yang terjadi di Batam, bermasalah setelah sampai di KPU. Ini sudah masuk ke rana pidana, karena mencederai citra pemilu yang adil, bersih dan jujur," ungkapnya.
Lebih lanjut Nampak mengatakan, DKPP juga harus memproses Panwaslu Batam dan jajarannya. Sebab, kisruh Pemilu Legislatif di Batam akibat lemahnya pengawasan yang mereka lakukan. Kericuhan juga terjadi akibat Panwaslu tak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat maupun caleg terkait dugaan pelanggaran pemilu yang mereka terima.
"Saya lihat kisruh pemilu di Batam bukan hanya tanggungjawab KPU semata, lembaga pengawas dalam hal ini Panwaslu Batam juga punya andil besar," katanya.
Dari sudut pandang berbeda, kata Nampak, pemecatan komisioner KPU Batam bisa jadi sebagai modus untuk menutupi semua keburukan dan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Batam.
"Harapan kita pemecatan itu bukan menjadi cara melindungi mafia pemilu di Batam. Semoga aja menjadi pintu masuk membongkar semua pelanggaran pemilu," sebut dia.
Editor: Redaksi/Batamtoday
@
Tagged @ Hukum
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten