 |
| Ilustrasi Terowongan Bawah Laut Malaysia-Karimun |
BATAM NANTI– Pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun (Indonesia), dan Kukup (Malaysia), menjadi opsi utama gagasan konektivitas yang telah dicanangkan kedua belah pihak. Keseriusan kerajaan Malaysia untuk menggarap proyek prestisius ini, terlihat dari ketertarikan investor untuk mendanainya.
“Dari beberapa hasil pertemuan yang terus kami gesa, akhirnya ada investor yang setuju untuk mendanai pembangunan terowongan bawah laut beserta fasilitas terminal dari Karimun-Kukup. Nilai yang dialokasikan mencapai Rp 30 triliun atau setara RM 8 miliar,” ungkap Prof. Dr Eko Supriyanto, Direktur Pusat Penelitian Universitas Teknologi Malaysia (UTM) saat berkunjung ke Karimun, Jumat (4/4) lalu.
Sementara, konektivitas yang awalnya digagas Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Riau), dan Karimun (Kepri), tetap menggunakan jembatan.
Pembangunan jembatan yang menghubungkan antarpulau ini, diperkirakan juga menelan anggaran Rp 30 triliun. “Untuk wilayah Indonesia, investor pada dasarnya juga siap untuk mendanai. Namun persetujuannya tetap harus menunggu dari keputusan Pemerintah Republik Indonesia,” terang Eko tanpa merinci investor dari mana yang tertarik tersebut.
Pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun-Kukup, diyakini dapat meningkatkan jalur perdagangan dan aktivitas Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Gagasan brilian tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya pertemuan bilateral pertama di Universitas Teknologi Malaysia, 21 Januari 2014. Pertemuan yang dihadiri Bupati Pelalawan, Bupati Karimun, Konjen RI di Johor Bahru, Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, pakar pembangunan terowongan, serta pakar pembangunan jembatan UTM ini, membahas studi kelayakan pembangunan jembatan, dan terowongan Indonesia-Malaysia dengan nama proyek Johor-Riau-Kepri-Link (KJR). Studi kelayakan meliputi sektor ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik, serta kerja sama internasional. Juga dibahas dampak dari pembangunan JRL terhadap kemajuan di Kepulauan Riau, dan Riau daratan, serta Johor Bahru.
“Dari pertemuan awal tadi, dinyatakan sangat layak dari sisi ekonomi untuk konektivitas terus digesa. Karena akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang melibatkan Malaysia, Indonesia, dan Singapura,” paparnya.
Tidak itu saja, sambungnya. Efek domino yang diperoleh dengan terhubungan konektivitas tadi yakni meningkatnya aktivitas ekspor impor, pariwisata, dan perhotelan, perjalanan antarnegara. Tidak ketinggalan, sektor pendidikan, dan kebudayaan ikut terdongkrak.
Dengan yakin, Eko menegaskan, tidak akan mengganggu arus lalulintas internasional di Selat Melaka jika pembangunan terowongan bawah laut dilaksanakan. Mengingat, terowongan yang akan digali memiliki kedalaman 30 sampai 40 meter. Apalagi panjang terowongan yang menghubungkan Karimun-Kukup hanya berjarak 17,5 kilometer.
“Walau biayanya cukup tinggi, namun konektivitas melalui terowongan bawah laut adalah pilihan terbaik. Baik dilihat dari sisi teknologi, lingkungan, pengaruh terhadap aktivitas pelayaran, ekonomi, keamanan, dan pemeliharaan,” tegasnya.
Mengenai waktu pengerjaan, Eko memaparkan, diperlukan waktu satu sampai tiga tahun untuk studi kelayakan pembangunan terowongan. Tergantung ketersediaan anggaran, dan persetujuan kedua negara.
“Jika memang dananya tersedia, dan sudah ada persetujuan dari kedua negara, maka proyek ini bisa langsung dikerjakan. Tidak perlu tunggu lama, tahun ini jika memang ada mengapa tidak,” tukas Eko diamini Bupati Karimun Nurdin Basirun.
Sementara Bupati Karimun Nurdin Basirun mengingatkan, jika kemajuan teknologi saat ini sudah begitu canggih sehingga bisa meminimalisir risiko. Terutama terhadap gangguan arus pelayaran yang tidak diinginkan. Artinya, pembangunan terowongan bawah laut, bukan lagi sekadar angan, karena sudah dibangun di negara lain.
“Jadi kita harus yakin, ini semua demi kemajuan Karimun ke depan. Mungkin kita belum dapat menikmati sekarang, tetapi percayalah lima tahun lagi mungkin akan terwujud,” paparnya.
Kalau ada kemajuan dan kebersamaan, lanjut Nurdin, apa yang tidak bisa dibuat. “Kalau masalah dana, kita akan coba dari APBD kabupaten, provinsi, dan APBN. Dan sekarang UTM sudah menegaskan bakal ada investor yang bersedia menggarapnya. Jika investor mampu, kita serahkan semua kepada mereka,” ucap Nurdin.
Untuk mematangkan rencana ini. kembali dilanjutkan workshop yang dijadwalkan berlangsung Mei mendatang. Selain investor, pakar/akademisi yang terkait rencana pembangunan terowongan, perwakilan pemerintah Indonesia dan Malaysia serta berbagai organisasi Indonesia dan Malaysia diundang.
“Bila perlu, para calon presiden RI yang akan datang, kita undang. Sehingga jika ada yang terpilih, sudah siap mewujudkan gagasan yang sudah menjadi dambaan masyarakat. Karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat juga,” tegas Nurdin. (enl)
@
Tagged @ Batam Nanti
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten